Beltimnews.com, Manggar – Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Belitung Timur (Beltim) berjanji akan memperjuangkan tenaga honorer yang ada di instansi pemerintahan.
Sebelumnya, Pemerintah Pusat telah mengeluarkan kebijakan tentang penghapusan untuk tenaga honorer pada 28 November 2023 mendatang. Tentu saja kebijakan ini menuai pro dan kontra di masyarakat.
Menyikapi hal tersebut, Bupati Beltim, Burhanudin akan memperjuangkan dan melindungi tenaga honorer yang ada di lingkungan pemerintahan Kabupaten Beltim.
“Sebenarnya Pemda Kabupaten Beltim sudah membayar tenaga honorer itu dengan kode rekening jasa, kita tidak ada masalah dengan itu. Kita juga akan berusaha memperjuangkan hak honorer,” ujar Bupati beltim yang akrab disapa Aan, kepada Beltimnews.com, Selasa (8/8/2022).
Aan menjelaskan, tenaga Honorer yang tidak lolos penjaringan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), akan tetap diperkerjakan di sektor jasa lainnya karena merupakan kebijakan pemerintah daerah.
“Kita tidak ada niatan untuk memberhentikan tenaga honorer. Jangan sampai kita berprilaku dzalim, kita ini kan memperhatikan hak orang ramai. Kita carikanlah solusi yang terbaik untuk mereka,” katanya.
Dengan pendapat yang sama, Ketua DPRD Kabupaten Beltim, Fezzi Uktolseja akan terus memperjuangkan hak tenaga honorer untuk saat ini.
“Kami sudah berkoordinasi dengan pimpinan kami di provinsi terkait pemberhentian tenaga honorer. Mungkin nanti akan ada rapat di DPRD atau bentuknya nanti kami akan mengirimkan surat atau datang langsung kami minta ke kementrian agar itu dilakukan evaluasi atau ditunda,” kata Fezzi Uktolseja.
Fezzi mengungkapkan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Beltim belum terpenuhi, sehingga jika tenaga honorer dihapus, maka kegiatan pemerintahan terancam tidak akan berjalan maksimal.
“Kalau tenaga honorer dihapus yang pertama kegiatan pemerintahan tidak akan berjalan maksimal, kedua tenaga honorer ini tulang punggung keluarga dan ketiga tenaga honorer ini menjadi pemacu perputaran ekonomi,” tuturnya.
Fezzi berharap agar pemberhentian tenaga honorer pada tahun 2023 bisa ditunda dengan mempertimbangkan banyak aspek. Ia menyebutkan, beberapa provinsi termasuk Babel sudah mengajukan surat ke pemerintah pusat agar penghapusan tenaga honorer bisa ditunda.*
(Teguh | Beltimnews.com)
